BONE, KOMPAK NUSANTARA.COM --Organisasi Kemahasiswaan Forum Kajian Konstutusi dan Hak Asasi Manusia (FKKHAM), pada tanggal 15 September 2024 telah melaksanakan seminar hukum dalam rangka memeperingati hari lahir yang ke-8 tahun.
Kegiatan tersebut berlangsung dan terlaksana dengan baik di Aula La Teya Riduni Rumah jabatan Bupati Bone dan dihadiri oleh beberapa kalangan organisasi kemahasiswaan dan OKP yang ada di kabupaten Bone.
Muh. Ikhsan Nur selaku ketua umum menyatakan “bahwa seminar hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari lahir fkkham yang ke 8 tahun disertai dengan kegiatan seminar hukum dengan mengangkat tema (Penguatan lembaga demokratis; Trust dan Optimisme Publik terkait integritas bawaslu dan KPU sebagai epicentrum dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di kabupaten Bone).
Kegiatan ini sebagai wadah partisipatif dan ruang dialektika interaktif yang juga bertujuan untuk senantiasa mengembangkan mutu demokrasi di negara, terkhusus di daerah kabupaten Bone.”
Adapun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat narasumber dari berbagai kalangan dalam hal ini, Bapak Dr. Patawari, S.HI, M.H selaku akademisi dan Bapak Rohzali Putra Badaruddin S.H, selaku Komisioner Bawaslu. Seyogyanya juga KPU telah disurati namun tidak menyempatkan diri untuk hadir.
Melihat atas tidakhadiran pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Ketua Umum melanjutkan dengan menyatakan “Tanpa mengurangi rasa hormat, Kami merasa kecewa atas ketidakhadiran pihak KPU sebagai narasumber pada seminar ini, sedangkan kami sudah bersurat secara administrasi.
Kami memahami bahwa ketidakhadiran ini bisa menimbulkan kekhawatiran dan frustrasi, terutama mengingat peran KPU yang sangat vital dalam proses demokrasi kita.” Tegas oleh ketua umum FKKHAM.
Dari kedua narasumber tersebut masing-masing memaparkan gagasan sesuai dengan kedudukannya, di awali dari gagasan yang disampaikan oleh Bapak Rohzali Putra Badaruddin S.H yang menjabarkan terkait eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri dalam hal ini peran dan fungsi serta tanggung jawab Bawaslu dalam mengawal kontestasi demokrasi yang ada di negara Indonesia terkhusus kabupaten Bone yang bertujuan untuk memberikan gagasan ke publik untuk tetap berpandangan positif atas apa yang dijalankan oleh lembaga Bawaslu itu sendiri.
Beliau juga mengatakan “Kami mengapresiasi apa yang adik-adik FKK-HAM laksanakan ini berupa seminar hukum sebagai bentuk upaya memberikan informasi dan edukasi yang baik bagi iklim demokrasi kita di Bone menjelang Pilkada, kami menginginkan agar kelompok mahasiswa dan pemuda bisa mengambil bagian memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam mewujudkan Pelaksanaan Pilkada yang berkualitas”.
Dan sebagai closing statemant, Rohzali Putra Badaruddin S.H menyatakan “Jangan lihat Pilkada sebagai kontestasi sesaat, mari kita menyiapkan demokrasi kita menjadi lebih baik. Pemilu dan Pilkada yang telah kita lalui harus menjadi pembelajaran positif untuk dan demi demokrasi yang lebih baik bagi generasi kita mendatang”.
Kemudian juga ditambahkan oleh Bapak Dr. Patawari, S.HI, M.H yang memaparkan gagasan dari aspek filosofis dan teoritis terkait konsep negara hukum demokrasi yang tentu tidak terlepas dari kajian Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Politik Hukum, dalam penyampaiannya beliau mengatakan bahwa “Secara akademik lembaga pengawas pemilu (Bawaslu) harus lebih kompetensi dan penguasaan sistem Pilkada harus lebih tinggi daripada yang diawasi KPU dan peserta Pilkada.
Dan dalam rangka menyambut momentum Pilkada di Kabupaten Bone, harusnya didorong kampanye penyelenggaraan pilkada secara luber dan jurdil, bukan meneriakkan Pilkada damai karena Bone baik-baik saja. Dan Pilkada bukan ajang peperangan yang ujungnya berdamai.
” Diakhir penyampaiannya beliau menambahkan “saya berharap FKKHAM kedepan bisa ikut andil dalam pengkajian visi misi calon kepala daerah Kabupaten Bone untuk disebarkan kepada masyarakat melalui media dan ruang diskusi yang perlu digalakkan, karena visi misi itu penting diketahui untuk kontrak sosial kelak jika siapapun yang terpilih”
Diakhir kegiatan seminar hukum, Rafli Fasyah S.H selaku moderator juga menambahkan bahwa “dengan tema seminar hukum yang diangkat oleh teman-teman FKKHAM sangat luar biasa menjadikan integritas Bawaslu dan KPU sebagai epicentrum dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas sebagai salah satu upaya untuk membangun citra positif lembaga aquo dimata publik, hal tersebut sebagai ekspektasi publik terhadap dua lembaga a quo dalam mewujudkan demokrasi yang konstitusional”.
Jurnalis : Suspi
0 Komentar