Breaking News

Ketua Lembaga Pengawasan Pengguna Anggaran -RI SAMSUDDIN NOMPO membantah BPK RI dan Kasi Pidsus Kejari Jeneponto terkait Kasus MAMIN 3 unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2019 - 2024.




Jeneponto, Kompak Nusantara Com -- Dimana Ketua DPRD H Arifuddin SE mengaku jarang tinggal di RUJAB Ketua DPRD,dan temuan Kami dalam pertanggung jawabannya tidak logis jika setiap hari membeli air mineral 40 Dos,daging antara 5 -15 kg dan untuk mengetahui lebih jelas tentunya harus di cermati buku tamu di RUJAB Ketua DPRD.

Terus dalam proses pencairannya PPTK St Syamsiah SE mengaku tidak pernah melihat uang warnanya apa.                                       

Lanjut SAMSUDDIN NOMPO Kembali sorot penyampaian dari Kasi Pidsus Kejari Jeneponto Anggriani bahwa memberi lagi kesempatan sampai bulan Juni dan setelah di kembalikan berarti yg bersangkutan punya etikat baik,ini sebuah pernyataan yang sangat keliru karena sudah jelas yang bersangkutan sudah melakukan kejahatan baik dari segi moril maupun secara materil 

Dan juga jelas di Pasal 4 UU No 31 THN 1999 yang telah di rubah ke UU NO 20 THN 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya pelaku tidak di bebankan lagi.

Pada Pasal 18 UU NO 31 THN 1999 dimana bunyi Pasal tersebut " Bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di kenakan 3 pidana yakni: 
1.Pidana pokok hukuman badan.        2.Pengembalian.        
3. Denda sesuai pasal yang sangkakan.

Sedangka pasal 4 pengembalian Kerugian negara tidak menghapus pidana,sedangkan kasus Korupsi adalah bentuk perbuatan kejahatan yang luar biasa.

Pewarta : Ikal/IL

0 Komentar

Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia
© Copyright 2022 - KOMPAK NUSANTARA